Home HUKUM Hukuman Mati Bagi Koruptor Masih Sebatas Wacana

Hukuman Mati Bagi Koruptor Masih Sebatas Wacana

by Fatur Rohman
0 comment 188 views

 

Surabaya – Polemik pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor tengah jadi perbincangan publik. Berawal dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) di SMK Negeri 57 Jakarta. Saat itu seorang siswa bernama Harley bertanya kepada Presiden kenapa penegakan hukum di Indonesia tidak tegas terhadap kasus korupsi. Harley berharap koruptor bisa dihukum mati seperti yang diberlakukan di negara lain.

Nah yang harus digaris bawahi, dalam UU Tipikor yang ada, hukuman mati hanya berlaku bagi koruptor bantuan bencana alam dan korupsi saat krisis ekonomi.

Presiden Joko Widodo memberi sinyal,  bisa saja hukuman mati diberlakukan untuk kasus korupsi besar, selama ada dorongan yang besar dari masyarakat dan melalui proses legislasi di parlemen.

Namun praktisi hukum, Hadi Mulyo Utomo menolak wacana pemberlakuan hukuman mati untuk kasus korupsi. Alasannya, hal itu akan menumbuhkan potensi problematika modus korupsi baru, bila penegak hukum belum bersih sehingga wacana itu masih sangat prematur untuk ditindaklanjuti.

“Pasal hukuman mati bisa jadi instrumen pemerasan bagi tersangka atau terdakwa oleh oknum penegak hukum. Kecuali aparat penegak hukum sudah bisa dipastikan bersih,” tegas alumnus paska sarjana Fakultas Hukum UNAIR Surabaya, Jumat (13/12/2019).

Sebaliknya, lulusan terbaik dan cumlaude S2 Fakultas Hukum UNAIR Surabaya ini menyarankan kepada pemerintah supaya membenahi sistem pengawasan eksternal terhadap lembaga penegak hukum. Baik itu hakim, jaksa, polisi dan advokat.

Karena itu, Hadi berharap pemerintah tidak terburu-buru memberlakukan aturan hukuman mati untuk kasus korupsi, sampai instrumen penunjangnya siap. Ia mencontohkan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap oknum penegak hukum.

“Ibaratnya, menyapu lantai kotor tidak bisa dilakukan dengan sapu yang kotor. Karena itu, harus dipastikan sapunya bersih dulu. Baru digunakan menyapu lantai,” kelakar Wakil Ketua PW Pencak Silat NU (PSNU) Pagar Nusa Jatim ini.

Penasehat hukum Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa ini mengutip pendapat hukum Lord Action yang berbunyi power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Artinya, kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak menghasilkan korup yang mutlak.

Karena itu kekuasaan penegak hukum harus dibatasi, caranya dengan memperketat pengawasan. Hadi juga mendorong Presiden Joko Widodo menambah power terhadap lembaga pengawasan eksternal, seperti Kompolnas, Komjak, dan Komidi Yudicial (KY).

Hadi mulyono menambahkan, presiden sebaiknya meningkatkan power terhadap Komjak, KY, maupun Kompolnas. Dengan begitu penegak hukum akan berpikir dua kali bila ingin melakukan penyelewengan kekuasaan.  ( Ali )

 

Related Articles

Leave a Comment

Dari Santri Untuk Indonesia

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More